Tampilkan postingan dengan label Essay. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Essay. Tampilkan semua postingan

Rabu, 24 April 2013

KRISIS KEAMANAN DAN ESKALASI POLITIK DI ASIA TIMUR



#Muchtar Muin Mallarani

Berakhirnya Perang Dingin telah menandai berbagai perubahan signifikan dalam peta konstelasi politik internasional. Salah satunya adalah terjadinya transformasi dalam power dan kepentingan diantara negara-negara besar. Kawasan Asia Timur merupakan salah satu arena persaingan power dan kepentingan diantara dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Area persaingan mereka adalah Semenanjung Korea dan Laut Cina Timur.
Melemahnya peran dua negara adidaya pasca Perang Dingin memberikan peluang munculnya multipolaritas dalam politik internasional di Asia Timur. Politik internasional tidak lagi didominasi oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet melainkan juga diwarnai dengan kemunculan negara-negara internal kawasan sebagai kekuatan-kekuatan baru, Republik Rakyat Cina (RRC), Korea Utara, Korea Selatan dan Jepang. Keempat negara tersebut didukung dengan kekuatan ekonomi dan militer yang dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan ambisinya sebagai kekuatan adidaya di kawasan.



Eskalasi Politik dan Ancaman Keamanan Kawasan

Selama dua dekade terakhir, konstelasi politik, kebijakan strategi militer dan dinamika hubungan internasional di kawasan Asia Timur mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat dinamis dan kompleks. Perubahan mendasar terjadi sejak berakhirnya Perang Dingin yang menandai berakhirnya bipolaritas Amerika Serikat dan Uni Soviet di kawasan ini. Namun, dalam perkembangannya, berkat kemajuan ekonomi yang dibarengi dengan peningkatan kapabilitas militer RRC, posisi Uni Soviet digantikan oleh RRC dalam menjaga keseimbangan kekuatan di Asia Timur. Kondisi faktual ini dapat diamati dari peran dan posisi RRC terhadap Korea Utara, khususnya dalam hal kerjasama militer.
Pasca Perang Dingin, isu-isu keamanan kawasan merupakan permasalahan utama yang dialami negara-negara Asia Timur. Berbagai kecurigaan antar negara tetangga semakin memperburuk lingkungan keamanan di kawasan ini sehingga masing-masing negara berupaya membangun kekuatan militer guna melindungi dan mencapai kepentingan keamanan nasionalnya. Kondisi ini dapat diamati dari kebijakan pertahanan empat negara di kawasan ini; RRC, Korea Utara, Korea Selatan dan Jepang. Dalam pada itu, keempat negara tersebut perlu terus membangun saling percaya dengan melakukan transparansi tentang kebijakan pertahanan masing-masing negara menyangkut isu-isu keamanan kawasan. 
Dalam bidang keamanan, kawasan Asia Timur kini telah dihadapkan dengan berbagai ancaman dan tantangan yang cukup serius. Kenyataan muncul ketika Korea Utara berhasil meluncurkan roket jarak jauh, Unha-3 yang berhasil mengorbitkan satelit Kwangmysong-3, 12 Desember 2012 lalu yang dipandang berpotensi mengancam stabilitas keamanan Asia Timur. Kenyataan ini muncul bersamaan dengan potensi kebangkitan militerisme Jepang dan RRC yang bersengketa atas klaim tumpang tindih kedaulatan di pulau-pulau kosong di Laut Cina Timur.[1]
 

Kondisi ini membuat negara-negara Asia Timur waspada dan mulai saling membentengi diri dengan kesiapsiagaan militer sebagai reaksi atas ketegangan krisis Semenanjung Korea dan krisis Laut Cina Timur yang semakin menjadi. Korea Utara dengan dukungan RRC terus berupaya mengembangkan program nuklirnya yang dibarengi dengan berbagai percobaan peluncuran roket dan misil sebagai bentuk diplomasi prestise kepada dunia, khususnya Korea Selatan dan Amerika Serikat. Sementara itu, di wilayah selatan, berbagai latihan militer bersama Korea Selatan dan Amerika Serikat terus dilakukan sebagai reaksi  perimbangan kekuatan di Semenanjung Korea.
Di satu sisi, Jepang mengalami dilema pertahanan mengingat meningkatnya kekuatan militer RRC dan keberhasilan program nuklir Korea Utara yang dapat membahayakan stabilitas keamanan kawasan Asia Timur sehingga sangat memungkinkan untuk mulai merevisi Konstitusi Pasifis dan membangun kembali kekuatan angkatan militernya mengingat situasi dan kondisi stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Timur mengalami ketegangan.

Jenis dan Substansi Krisis di Asia Timur

Dalam satu dekade terakhir, isu krisis keamanan dan politik di kawasan Asia Timur merupakan bahan pembicaraan utama yang ramai dibicarakan oleh masyarakat internasional. Krisis yang terjadi di kawasan Asia Timur mencakup krisis Semenanjung Korea, krisis Selat Formosa, krisis Laut Cina Selatan, dan krisis Laut Cina Timur. Dari berbagai krisis yang terjadi, krisis Semenanjung Korea dan krisis Laut Cina Timur menjadi pusat perhatian dunia dan isu sentral di kawasan Asia Timur.
Krisis Semenanjung Korea merupakan jenis krisis politik yang berimplikasi kepada keamanan yang dapat berujung pada perang. Krisis Semenanjung Korea adalah warisan dari Perang Korea yang terjadi dari tahun 1950-1953. Walau telah sering mengadakan pertemuan antar kedua negara, baik Korea Utara maupun Korea Selatan belum menemui kesepakatan hidup berdampingan dengan damai sebagai suatu negara berdaulat. Kompetisi dan kecurigaan masih menguasai mindset pemerintah kedua negara sehingga sampai saat ini, krisis skala kecil masih sering terjadi yang tentu saja dapat membahayakan stabilitas keamanan Asia Timur.
Hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan selalu mengalami ketegangan yang berdampak bagi stabilitas politik dan keamanan di Asia Timur. Adanya sikap Korea Utara yang secara diam-diam mengembangkan kekuatan nuklirnya yang membuat ketegangan kembali terjadi. Korea Selatan, Jepang, RRC dan juga Amerika Serikat melihat adanya potensi konflik yang jika tidak dihentikan maka dapat memicu terjadinya perang.


Sementara itu, kawasan Laut Cina Timur merupakan area strategis yang mempertemukan Jepang, RRC, dan Korea Selatan. Kawasan ini memiliki rantai pulau yang kini menjadi objek sengketa antara Jepang dengan RRC dan Jepang dengan Korea Selatan. Pada satu tahun terakhir ini, sengketa teritorial di kawasan Laut Cina Timur meningkat dengan konfrontasi antara Jepang dan RRC atas kepulauan Senkaku/Diaoyu yang mengintensifkan ke level paling berbahaya sampai saat ini. Ketegangan juga terjadi antara Korea Selatan dan Jepang atas kepulauan Takeshima/Dokdo.
Kepulauan yang disebut Senkaku oleh Jepang atau Diaoyu menurut RRC itu menjadi titik panas hubungan kedua negara. Situasi memanas terutama setelah pemerintah Jepang membeli tiga pulau di kawasan itu dari seorang pemilik pribadi di Jepang, September 2012 lalu. Hal itu memicu aksi protes anti-Jepang besar-besaran di RRC yang sempat mengganggu hubungan dagang kedua negara. Pemerintah RRC merespon dengan menerbangkan pesawat patroli kelautan Y-12 memasuki wilayah udara Kepulauan Senkaku/Diaoyu yang disengketakan kedua negara, 13 Desember 2012 lalu. Jepang langsung bereaksi dengan menerbangkan delapan pesawat tempur F-15 Eagle, empat diantaranya langsung terbang ke kawasan sengketa namun pesawat RRC sudah pergi. Insiden tersebut terjadi bertepatan dengan peringatan 75 tahun tragedi “Pembantaian Nanjing” yang dilakukan militer Jepang di RRC, 13 Desember 1937.[2]

Posisi, Peran dan Ambisi RRC

Dinamika hubungan internasional di kawasan Asia Timur ini turut mempengaruhi interkoneksitas antar negara di kawasan ini yang terwujud dalam hubungan bilateral dan multilateral yang merupakan alat negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya di negara lain. Adanya perbedaan kepentingan yang menjadi tujuan setiap negara mengakibatkan interkoneksitas antar negara di kawasan ini juga beragam, tidak hanya pada kerangka politik-diplomasi tetapi juga pada ranah ekonomi-bisnis, sosial-budaya hingga kerjasama strategi militer.
Hubungan RRC dan Korea Utara terjalin erat setelah Korea Utara memilih mengikuti RRC daripada Uni Soviet yang memiliki kedekatan geografis dan akar budaya yang sama. Rezim Korea Utara selalu dapat mengandalkan dukungan pemerintah RRC baik dalam kerjasama pertahanan maupun diplomasi internasional. Di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa, RRC selalu membela Korea Utara dan menggunakan hak vetonya untuk menghalangi setiap sanksi terhadap Korea Utara.
Dalam politik luar negeri RRC terhadap krisis Semenanjung Korea, kepentingan nasionalnya merupakan upaya RRC untuk mengejar power demi memelihara kontrol atas Semenanjung Korea. Melalui Korea Utara, RRC selain ingin tetap mempertahankan pengaruh komunisme di kawasan Asia Timur juga memiliki arti strategis bagi kepentingan kekuatan nasional dan kepentingan keamanan nasional. 


Selain memelihara kontrol atas Semenanjung Korea, lautan menjadi tumpuan kekuasaan dunia bagi RRC. Sepanjang lima tahun terakhir, konflik laut akan menjadi mandala baru bagi RRC dalam mengukuhkan kekuatan guna melindungi kepentingan nasionalnya di seluruh dunia. Akses ke lautan akan menjadi legitimasi RRC untuk beraksi dan melakukan klaim kedaulatan dan kekuasaan.
Sengketa klaim tumpang tindih di Laut Cina Timur dengan Jepang dan di Laut Cina Selatan dengan Vietnam, Filipina,Malaysia, dan Brunei menjadi proyeksi kepentingan nasional RRC dalam mengendalikan mandala lautan. Sejumlah studi klasik tentang kekuatan laut dan politik dunia menunjukkan bahwa kekuasaan dunia sebagian besar dilaksanakan melalui kendali di lautan. Studi-studi ini juga menunjukkan bahwa perubahan posisi kepemimpinan dunia selalu terkait dengan pergeseran distribusi kekuatan laut. Inilah yang sedang diproyeksikan RRC dalam mengukuhkan diri sebagai kekuatan global dengan kemampuan setara negara-negara Barat.[3]

Reaksi Jepang dan Arah Kebijakan Politik Luar Negeri Jepang

Munculnya RRC sebagai kekuatan adidaya dan semakin pesatnya kemajuan program nuklir Korea Utara yang dibarengi dengan pagelaran latihan militer bersama Korea Selatan dengan Amerika Serikat menimbulkan ketakutan tersendiri bagi Jepang yang memandang masalah ini sebagai ancaman utama yang tidak hanya mengancam keamanan namun juga mengganggu perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Timur.
Berbagai kecenderungan memburuknya lingkungan keamanan di kawasan Asia Timur serta perubahan-perubahan fundamental yang terjadi dalam konstelasi politik, ekonomi dan keamanan global pasca 9 September 2001 telah memaksa berbagai negara termasuk Jepang untuk meninjau kembali kebijakan luar negeri dan pertahanannya. Di satu sisi, perubahan ini merupakan hak prerogratif Jepang dalam melindungi dan mencapai kepentingan keamanan nasionalnya, namun di sisi lain, akan menimbulkan berbagai kecurigaan dari negara-negara tetangganya, khususnya RRC, Korea Selatan dan Korea Utara. Tentu saja, perubahan kebijakan pertahanan Jepang akan berimplikasi terhadap kawasan Asia Timur dimana Jepang memiliki beberapa pilihan kebijakan yang dapat diperankannya dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan. 


Kompleksitas perkembangan politik dan keamanan di kawasan Asia Timur menyadarkan para pemimpin Jepang untuk mereformulasi politik luar negeri dan pertahanannya. Politik luar negeri suatu negara pada hakikatnya merupakan hasil perpaduan dan refleksi dari kondisi dalam negeri yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi internasional. Demikian pula halnya politik luar negeri Jepang tidak terlepas dari pengaruh faktor internal dan eksternal yang berkembang sesuai dengan dinamika yang terjadi.
Faktor internal Jepang dipengaruhi oleh persoalan ketidakstabilan kepemimpinan nasional. Setelah ditinggal Junichiro Koizumi, kepemimpinan nasional Jepang mengalami fluktuasi. Selama kurun waktu 2006 – 2012 politik dan pemerintahan di Jepang amat tidak stabil. Setiap tahun perdana menteri diganti. Mulai dari Shinzo Abe (2006-2007), Yasuo Fukuda (2007-2008), Taro Aso (2008-2009), Yukio Hatoyama (2009-2010), Naoto Kan (2010-2011) dan Yoshihiko Noda (2011-2012). Kondisi ini tentu saja mempengaruhi stabilitas politik dalam negeri Jepang yang berdampak pada ketidakstabilan arah politik luar negeri Jepang, khususnya menyangkut ketegangan di Semenanjung Korea dan sengketa klaim tumpang tindih kepemilikan pulau-pulau laut lepas di Laut Cina Timur dengan RRC.


Sementara itu, ketegangan di Semenanjung Korea yang memungkinkan terjadinya perang nuklir antara Korea Utara yang didukung oleh RRC dan Korea Selatan yang ditopang oleh militer Amerika Serikat sangat membahayakan keamanan nasional Jepang yang mau tak mau akan menyeret Jepang untuk berpartisipasi, setidaknya mempersilakan armada militer Amerika Serikat memasuki wilayah kedaulatannya serta ketegangan di Laut Cina Timur dengan RRC terkait kepemilikan kepulauan Senkaku/Diaoyu yang memiliki arti strategis dalam operasi militer kedua negara merupakan faktor internasional yang menjadi persoalan utama Jepang terkait kedaulatan dan keamanan nasionalnya yang memungkinkan bagi Jepang untuk mengkaji kembali kebijakan pertahanannya.
Perubahan mendasar kebijakan luar negeri dan reorientasi kebijakan pertahanan Jepang terjadi ketika pemerintah Jepang mengumumkan dokumen resmi mengenai “National Defence Program Outline” pada 9 Desember 2004 lalu. Garis besar kebijakan pertahanan Jepang yang baru ini pada dasarnya memetakan kebijakan pertahanan Jepang dalam 10 tahun ke depan yang akan menitikberatkan pada program pembangunan sarana pertahanan jangka menengah, peremajaan alat utama sistem pertahanan, dan rencana formasi struktur pasukan pertahanan Jepang.[4]
Perubahan fundamental kebijakan pertahanan Jepang mencapai titik terpenting tatkala parlemen menyetujui usulan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe untuk membentuk Departemen Pertahanan sebagai peningkatan status Badan Pertahanan Jepang (Japan Defence Agency). Hasilnya, pada tanggal 9 Januari 2007, secara resmi Badan Pertahanan Jepang berubah menjadi Departemen Pertahanan.[5]


Kini, setelah diketahuinya hasil pemilihan umum yang dimenangkan oleh Liberal Democratic Party (LDP) dan kembalinya Shinzo Abe menjabat Perdana Menteri Jepang yang baru setelah sebelumnya (2006-2007) sempat menjabat namun mengundurkan diri karena faktor kesehatan, masyarakat Jepang menanti arah dan wujud kebijakan politik luar negeri Jepang. Shinzo Abe terpilih sebagai perdana menteri baru Jepang di Parlemen Majelis Rendah, 26 Desember 2012. Abe memenangkan dukungan 328 anggota dari 480 kursi Majelis Rendah.[6] Beberapa tugas berat telah menanti perdana menteri baru Jepang tersebut. 


[1]  Rene L. Pattiradjawane. Roket Korut dan Perubahan Radikal di Asia. Kompas, 15 Desember 2012, hal. 8
[2] Kompas. 14 Desember 2012. “Sengketa Wilayah: Delapan F-15 Jepang Cegat Pesawat China”, hal. 8
[3] Rene L. Pattiradjawane. Lautan Tumpuan Kekuasaan Dunia. Kompas, 3 Januari 2013, hal. 10
[4] Anak Agung Banyu Perwita. Reorientasi Kebijakan Pertahanan Jepang dan Stabilitas Keamanan Asia Pasifik. Jakarta: Analisis CSIS, Vol. 36, No. 1, Maret 2007, hal. 56.
[5] Ibid, hal. 55
[6] Martin Fackler. Ex-Premier is Chosen to Govern Japan Again. http://www.nytimes.com/2012/12/27/world/asia/shinzo-abe-selected-as-japans-prime-minister.html?_r=0. Diakses pada tanggal 31 Januari 2013, pukul 16.39 WITA   

Selasa, 18 Desember 2012

DINAMIKA POLITIK ASIA-PASIFIK DAN POSISI INDONESIA: SUDUT PANDANG GEOPOLITIK


#Muchtar Muin Mallarani

Berakhirnya Perang Dingin telah menandai dimulainya suatu babak baru dalam peta konstelasi politik internasional. Selama dua dasawarsa terakhir, konstelasi politik internasional mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat signifikan, dinamis dan kompleks. Kecenderungan ini dipicu oleh berbagai perubahan mendasar yang terjadi di lingkungan internasional, yaitu semakin mengemukanya globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, politik hingga militer dan munculnya regionalisasi di berbagai kawasan dunia baik dalam pendekatan geografi, sosial-budaya, ekonomi dan politik serta perubahan tatanan geopolitik dunia kontemporer dari bipolar menjadi multipolar, dari persaingan politik-keamanan menjadi ekonomi-politik serta pergeseran letak jantung dunia dari Eropa Timur ke Asia-Pasifik.
 Asia-Pasifik merupakan kawasan yang berada pada belahan dunia bagian timur yang mencakup negara-negara Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan dan Oseania termasuk Australia. Kawasan ini memainkan peran signifikan semenjak kemajuan ekonomi yang dialami oleh negara-negara Asia Timur; Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Cina serta keberhasilan pembangunan ekonomi negara-negara Asia Tenggara pasca krisis moneter dan perubahan arah kebijakan politik dan ekonomi Australia yang semakin mendekatkan diri ke Asia telah menjadikan kawasan ini tumbuh berkembang, dinamis, maju dan berpengaruh, baik secara geopolitik maupun secara geoekonomi di dunia.

Fenomena Keajaiban Asia

Fenomena Kebangkitan Asia telah membuat banyak pengamat politik dan ekonom dunia menyebut abad ke-21 sebagai Abad Asia. Salah satu diantaranya ialah John Naisbitt. John Naisbitt dalam bukunya yang laris terjual Megatrends Asia: Eight Asian Megatrends that are Reshaping Our World, menulis bahwa;
Today, global forces are forcing us to confront a new reality: the rise of the East. It is becoming apparent to the East and to some in the West that we are moving toward the Easternization of the world. In the global context, the West is still important, but no longer dominant. The global axis of influence has shifted from West to East.
Pernyataan John Naisbitt ini merupakan wujud kekaguman Barat terhadap realitas Kebangkitan Timur. Sebagai seorang ekonom dan analis ekonomi-politik, ia merasakan sendiri fenomena Keajaiban Asia; bagaimana wajah Asia berubah, bagaimana bangsa-bangsa Timur ini berhasil memakmurkan bangsanya dan memajukan negaranya serta menjadikan kawasan Asia sebagai jantung dunia kontemporer. Naisbitt mengakui terjadinya gejala Easternization pada dunia dimana Asia memainkan kartu as global baik secara geopolitik, geoekonomi dan geostrategi di dunia.
Fenomena Keajaiban Asia turut mempengaruhi dinamika politik internasional. Kemajuan Asia Timur telah mengubah cara pandang dan kebijakan luar negeri negara-negara besar di kawasan Asia-Pasifik yang memiliki pengaruh dan kepentingan baik secara geopolitik, geoekonomi dan geostrategi di kawasan ini utamanya negara-negara besar seperti Australia, Amerika Serikat, Jepang dan Cina. Hal ini dapat diamati dari kebijakan luar negeri Australia yang semakin mendekatkan diri pada Asia utamanya Asia Tenggara. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat pasca kemenangan Barack Obama 2008 lalu yang melakukan kunjungan luar negeri pertama melalui Menlu Hilarry Clinton ke empat negara Asia; Indonesia, Jepang, Korea Selatan dan Cina. Dorongan besar Jepang untuk meningkatkan kapabilitas militernya serta agresifitas Cina dalam membentengi garis-garis perbatasan negaranya serta memainkan pengaruh luar negerinya melalui serangkaian kerjasama dengan negara-negara tetangga di barat melalui kerjasama Shanghai Cooperation Organization (SCO) dan tenggara melalui pembentukan Greater Mekong Sub-region (GMS). Kondisi inilah yang sekarang mewarnai dinamika politik dan strategi di kawasan Asia-Pasifik yang memerlukan kajian mendalam untuk menelaahnya baik untuk kepentingan stabilitas kawasan maupun untuk kepentingan analisis geopolitik dan geostrategi negara-negara besar tersebut di kawasan Asia-Pasifik.

Konstelasi Politik Kawasan

Kemajuan ekonomi dan stabilitas moneter negara-negara Asia-Pasifik tidak serta merta dibarengi pula dengan stabilitas politik antar negara dan kawasan, namun sebaliknya beragam masalah turut mewarnai dinamika kehidupan politik negara-negara di kawasan Asia-Pasifik. Konflik perbatasan antar negara, sengketa kepemilikan pulau, klaim penguasaan wilayah, ancaman disintegrasi bangsa dan gerakan separatis kemerdekaan dalam negeri serta disharmonisasi dan rasa kecurigaan antar negara dalam hubungan bertetangga dua negara adalah serangkaian masalah yang menghiasi pemberitaan di media massa, menjadi kajian analisis bagi para penstudi Hubungan Internasional dan bahan evaluasi diplomasi bagi para diplomat dan politisi di hampir semua negara-negara di kawasan ini. Konflik perbatasan antar negara kerap terjadi antara Indonesia-Malaysia serta antara Thailand-Kamboja. Sengketa kepemilikan pulau melibatkan Jepang-Cina serta Cina-Taiwan bersengketa. Klaim penguasaan wilayah Sabah oleh Filipina terhadap Malaysia serta Laut Cina Selatan oleh Cina terhadap negara-negara Asia Tenggara kerap mengganggu stabilitas kawasan. Pergerakan separatis dan perjuangan kemerdekaan berdengung di wilayah Papua-Indonesia, Mindanao-Filipina, Thailand Selatan-Thailand, Rohingya-Myanmar, serta Taiwan dari Cina. Disharmonisasi dan kecurigaan antar negara tetangga masih saja menghinggapi mindset masyarakat dan pemerintah negara Korea Selatan terhadap Korea Utara, Cina terhadap Jepang, Kamboja terhadap Vietnam, serta Australia terhadap Indonesia dan juga negara-negara kepulauan Pasifik terhadap Indonesia. Ragam masalah ini menjadi persoalan utama di semua negara dan organisasi kawasan dan menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam perumusan kebijakan baik dalam menyikapi politik domestik maupun hubungan luar negeri masing-masing negara.

Pelajaran untuk Indonesia

Menyikapi dinamika hubungan internasional yang terjadi di kawasan Asia-Pasifik dapat menjadi pelajaran penting bagi Indonesia. Diantara negara-negara Asia-Pasifik, Indonesia merupakan negara dengan tingkat potensialitas konflik dan ancaman disintegrasi yang paling potensial. Keberagaman suku bangsa, agama, ras, dan kebudayaan serta tinggalan sejarah kolonial dalam pembagian kekuasaan adalah ragam potensialitas ancaman tersebut. Selain itu, Indonesia merupakan negara berkaki dua dimana satu kakinya berada di Asia dan satunya lagi berada di Pasifik yang secara geografis berada pada posisi sentral dari letak geografis negara-negara besar di kawasan Asia-Pasifik, yaitu Australia di selatan, Amerika Serikat di timur, Jepang dan Cina di utara serta India di barat. Semua ini sepatutnya menjadi acuan dalam menyikapi dinamika hubungan internasional di kawasan Asia-Pasifik.
Pasca lepasnya Timor Timur dari Indonesia yang membentuk negara sendiri, keinginan kuat yang sama hampir terjadi di beberapa daerah di Kawasan Timur Indonesia seperti Papua dan Maluku Selatan. Masalah ini kurang mendapatkan perhatian khusus dan tidak didukung oleh strategi nasional untuk mengatasi masalah yang timbul. Selain itu, Indonesia tidak menganggap Australia sebagai negara yang penting dalam kebijakan luar negerinya. Meskipun secara geografis bertetangga dan Australia memiliki posisi sebagai negara industri dan kekuatan menengah di kawasan Asia-Pasifik, akan tetapi kedudukan Australia dari segi kepentingan diplomasi nya berada di bawah tingkatan negara-negara anggota ASEAN. Dari segi kepentingan luar negeri Indonesia, posisi kedua setelah ASEAN ditempati oleh Amerika Serikat, kemudian Jepang dan Eropa Barat. Posisi Australia tidak dipandang dalam skala kebijakan luar negeri Indonesia sehingga luput dari perancangan politik luar negeri Indonesia.
 Selain itu, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri khususnya kurang mempertimbangkan posisi, peran, dan pengaruh Australia di kawasan Oseania yang menjadi pemimpin, motivator dan penggerak negara-negara Kepulauan Pasifik dalam menyikapi setiap isu-isu lokal dan masalah Hak Asasi Manusia (Human Right) yang berkaitan dengan Papua, Maluku dan Timor yang suatu waktu bisa saja mendukung dan mengkampayekan masalah mereka atas nama Persaudaraan Melanesia guna mencapai persatuan Pan-Melanesia di bawah pengaruh kepentingan dan dominasi Australia. Kondisi ini, sekali lagi wajib dipertimbangkan pemerintah Indonesia dalam merumuskan arah dan strategi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap negara-negara Kepulauan Pasifik dan terutama dalam hubungan diplomasi dan kerjasama dengan Australia sebagai pemegang kunci as kedaulatan NKRI di timur Nusantara.

Senin, 09 April 2012

BENTURAN KEPENTINGAN DALAM TATANAN MASYARAKAT TIMUR-TENGAH


#Muchtar Muin Mallarani


Berbicara mengenai Timur-Tengah akan membawa kita pada pemahaman tentang Dunia Arab, Islam, Perang Salib, Politik Minyak, Gurun Pasir, atau Kawasan Jantung Dunia yang mempertemukan tiga benua : Asia, Afrika, dan Eropa.

Sejarah dan perkembangan kawasan ini sebenarnya tidak hanya identik dengan Dunia Arab melainkan dibangun di atas tiga pondasi utama peradaban bangsa yang berlainan : Arab, Persia dan Turki.
Menengok kembali sejarah masa lalu, ketiga bangsa ini pernah mengalami kemajuan dari masa ke masa, dari zaman batu hingga zaman penemuan mesiu. Di Tanah Arab, dikenal peradaban Sumeria, Mesopotamia, Mediterania, hingga peradaban Mesir yang menghasilkan tinggalan-tinggalan peradaban yang menakjubkan. Di sebelah Timur lahir pearadaban Persia yang mencapai masa kejayaan pada zaman Nebukadnezer dengan Taman Gantung dan Hukum Hammurabinya. Di sebelah Utara lahir peradaban Turki yang mencapai masa kegemilangan bersama Islam di bawah panji Kekaisaran Ottoman Turki.

Dalam perjalanan sejarahnya semenjak munculnya Muhammad yang membawa ajaran Islam di pinggiran Laut Merah telah membawa perubahan besar dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Arab. Ajaran Muhammad ini kemudian disebarluaskan oleh bangsa Arab melalui proses diaspora perdagangan dan budaya hingga menjangkau sampai ke wilayah Mediterania, Anatolia, Sahara, hingga Persia dan Kaukasia dan juga Melayu. Ajaran Muhammad inipun diterima oleh bangsa-bangsa tetangga Arab dan mencapai masa keemasan pada Kekhalifahan Usmaniyah di Turki.

Sejak runtuhnya Kekhalifahan Usmaniyah di Turki yang lebih akrab dikenal Turki Ottoman dan munculnya nasionalisme bangsa-bangsa di Timur Tengah: Arab, Persia dan Turki, Islam mengalami kemunduran hingga dalam perkembangannya mereka yang dulunya menyatu dalam payung Islam, kini bergerak sendiri-sendiri apalagi semenjak ditemukannya minyak bumi di beberapa wilayah di Timur-Tengah untuk tak lagi mengurusi agama malahan semakin menjauh dan lebih mendekatkan diri pada kehidupan duniawi dengan mengumpulkan dolar, hidup bermewah-mewahan dan lebih menjalin hubungan dengan para korporatokrasi asing ketimbang memikirkan agama, rakyat dan masa depan bangsanya dari ketinggalan peradaban Barat.

Kini, kawasan Tumur-Tengah tak pernah luput dari masalah yang menyeret kawasan ini sebagai kawasan yang paling rentan dan paling bergejolak di dunia. Selain itu, Arab, Persia, dan Turki berjalan tak seiring lagi. Mereka berjalan sendiri-sendiri. Persatuan Arab pun dipertanyakan terhadap upaya diplomasi kemerdekaan Palestina yang berlarut-larut. Turki yang dilematis, ia senantiasa menjauhkan diri dari Mekah dan lebih memilih menjadikan dirinya sebagai pribadi Eropa yang sebenarnya beraga Asia walaupun statusnya di Uni Eropa masih terombang-ambing oleh kebijaksanaan Brussel. 

Iran, yang dulu menjadi anak emas Amerika, kini telah berubah menjadi kekuatan tersendiri dan kian berwibawa di hadapan Barat dan bangga serta memiliki kepercayaan diri yang tinggi menatap dunia. Disinilah dapat kita simpulkan bahwa antara Arab, Persia dan Turki telah terjadi benturan kepentingan.

Kamis, 22 Maret 2012

JEJAK SEJARAH INTERAKSI MAKASSAR – ABORIGIN

#Muchtar Muin Mallarani

Menyebut nama Aborigin dan Australia, biasanya kesan pertama yang muncul di pikiran orang awam adalah hubungannya dengan orang-orang putih atau Eropa. Sebelum kontak dengan pendatang-pendatang dari Eropa, kehidupan mereka disinyalir terisolir tanpa hubungan dengan bangsa lain. Anggapan Eropa itu adalah salah, karena hubungan orang-orang Aborigin dengan bangsa lain justru terjadi sebelum kontak dengan orang-orang Eropa. Ya, jauh sebelum kedatangan rombongan Kapten Phillip dari Kerajaan Britania di Eropa mendaratkan kapalnya di Teluk Botany, pelaut-pelaut Makassar dengan Kapal Pinisinya telah lama mendaratkan sauhnya di bumi Kangguru bahkan telah berinteraksi dengan penduduk setempat.

Kontak orang-orang Aborigin dengan orang-orang Makassar telah lama terjalin. Orang-orang Makassar tiba di benua Australia tidak untuk menjajah tetapi untuk kepentingan ekonomi. Mereka tiba tidak dengan pendapat bahwa bumi Australia ini kosong sehingga mereka mempunyai hak mutlak atasnya. Orang-orang Makassar menyadari bahwa mereka adalah tamu di bumi Aborigin sehingga konflik berdarah tidak pernah terjadi. Kondisi ini berbeda dengan Eropa. Bagi Aborigin, pertemuan dengan rombongan Kapten Phillip adalah suatu pengalaman yang asing. Suatu pengalaman yang sama sekali baru yang berawal dari suatu kecurigaan dan kemudian berubah menjadi konfrontasi fisik.
Kehadiran bangsa Makassar di Australia tentu mengundang banyak tanya. Mulai dari bagaimana mereka bisa sampai kesana, apa yang mendasari perjalanan mereka hingga sampai di benua paling selatan bumi ini, hingga bagaimana pola interaksi mereka dengan bangsa Aborigin semuanya akan dijelaskan dalam tulisan ini.

Teripang Conection

Bangsa Aborigin telah lama berhubungan dengan pelaut-pelaut Makassar jauh sebelum kedatangan rombongan Kapten Phillip dari Eropa. Kapan persisnya hubungan ini dimulai kurang jelas. Dalam buku karangan Macknight (1976) The Voyage to Marege, dia memperkirakan terjadi antara tahun 1650 sampai 1750. Masa itu adalah masa-masa kejayaan Kerajaan Makassar. Menurutnya, pelaut-pelaut dari Makassar ini berlayar ke Australia tepatnya di bagian Utara yang mereka namai Marege untuk mencari teripang yang nantinya mereka jual ke daratan Cina.

Sebelumnya, teripang ini tidak begitu terkenal, namun menurut para ahli ada relasi antara mulai dikenalnya teripang di daratan Cina dan munculnya pelaut-pelaut Makassar di Australia Utara.

Orang-orang Makassar biasanya memperhatikan siklus angin dan musim dalam pelayaran ke Australia. Mereka biasanya tiba sekitar bulan Desember dengan armada sekitar 30 sampai 60 perahu. Tiap perahu isinya sekitar 30 orang. Mereka biasanya mencari teripang selama empat sampai lima bulan dan baru kembali ke Makassar sekitar bulan April bersama angin tenggara. 

Mereka tidak menetap di Marege tetapi tinggal selama empat bulan setiap tahunnya. Orang-orang Makassar itu menukar hak memanen ketimun laut dengan aneka komoditi seperti pakaian, tembakau, pisau, beras dan alkohol dengan penduduk Aborigin, selain juga mempekerjakan laki-laki setempat. Selama periode itu mereka memanen teripang dengan menggunakan tombak bermata tiga kemudian merebus dengan menggunakan periuk di pantai, mendinginkan di pasir lalu mencucinya dengan air laut dan kemudian mengasap serta menjemurnya dibawah sinar Matahari.

Mereka kembali berlayar ke Makassar pada bulan April memanfaatkan angin monsoon membawa teripang kering itu untuk kemudian dijual ke China. Orang-orang China dari Canton (Guangzhou) dan Amoy (Xiamen) datang ke pelabuhan Makassar membawa komoditi porselen dan kemudian kembali ke negerinya membawa teripang. Pada pertengahan abad 19 diketahui orang Makassar membawa sekitar 900 ton teripang dari Marege yang merupakan sepertiga kebutuhan di China.

Sejarawan kurang yakin apakah perjalanan dimulai dari Makassar ke Marege (nama yang diberi Makassar untuk pantai utara Australia). Perdagangan teripang dari Makassar telah dimulai sekitar tahun 1720, meskipun beberapa penulis menyatakan perjalanan telah dimulai 300 tahun lebih awal (sekitar tahun 1400).

Perdagangan mulai merosot pada akhir abad ke-19 karena penetapan bea cukai oleh pemerintah Australia. Setelah penerapan undang-undang untuk melindungi "integritas wilayah" Australia, perahu Makassar terakhir meninggalkan Arnhem Land tahun 1906. Permintaan teripang juga menurun karena kekacauan di Cina pada masa itu.

Interaksi dan Akulturasi

Menurut Macknight, pengalaman orang-orang Makassar berhadapan dengan orang-orang Aborigin bagaikan ‘peradaban’ berhubungan dengan ‘keprimitifan’. Walaupun demikian, jumlah orang Makassar ketika bertemu dengan mereka selalu jauh lebih banyak dan juga tidak pernah tergantung pada mereka. Tujuan utama orang-orang Makassar adalah untuk mendapatkan teripang dan juga berdagang (barter) dengan orang-orang Aborigin. Dari pihak Makassar biasanya menukar barang-barang seperti pakaian, tembakau, pisau, makanan dan alkohol demi hak untuk menangkap ikan di perairan Aborigin. Mereka juga mempekerjakan penduduk asli. Sedangkan dari pihak Aborigin berupa kulit penyu dan kulit mutiara.

Menurut Macknight, orang-orang Makassar adalah pengamat yang tajam, mereka lambat laun dapat mengerti kebiasaan-kebiasaan dan tabiat penduduk asli Marege. Baik pihak Makassar maupun Aborigin saling mengenal satu sama lain hingga hubungan mereka terjalin dengan baik. Begitu lancer hubungan antara mereka sampai-sampai ada orang Aborigin yang berkunjung ke Makassar. Tahun 1824 ada 17 orang Aborigin yang datang ke Makassar. Orang Makassar pun biasanya mengambil wanita Aborigin sehingga tidak aneh kalau ada orang-orang campuran Aborigin dan Makassar di Australia Utara.

Hubungan Makassar dengan penduduk asli Australia masih diingat hingga kini, melalui sejarah lisan (lagu-lagu, tarian) dan lukisan-lukisan batu, dan juga melalui perubahan warisan budaya yang diakibatkan oleh hubungan ini.

Beberapa komunitas Yolngu di Arnhem land mengubah ekonomi mereka dari berbasis darat menjadi berbasis laut, karena masuknya teknologi Makassar seperti kano. Kapal-kapal yang mampu berlayar itu, tidak seperti kano tradisional, memungkinkan penangkapan dugong dan penyu di laut.

Beberapa pekerja Aborigin menemani orang Makassar kembali ke Sulawesi Selatan. Bahasa Makassar menjadi lingua franca di pantai utara, tidak hanya antara Makassar dengan penduduk Aborigin, tetapi juga antara suku-suku Aborigin yang berbeda. Kata dari bahasa Makassar masih dapat ditemui dalam bahasa-bahasa Aborigin di pantai utara; misalnya rupiah (uang), jama (kerja), dan balanda (orang kulit putih). Barang-barang yang diperdagangkan Makassar menyebar hingga ke selatan. Selain itu, kemungkinan Makassar telah membawa agama Islam ke Australia.

Tak mengherankan Bahasa Makassar menjadi bahasa umum yang dipakai orang-orang Aborigin di Marege untuk berinteraksi dan berkomunikasi termasuk dengan suku-suku Aborigin yang berbeda. Suku Yolngu, Iwaidja, penduduk pulau Tiwi, pulau Elcho dan selat Tores telah menyerap kata-kata seperti rupiah (uang), jama (kerja), atau balanda (orang kulit putih). Mereka juga mengadopsi teknologi perahu lepa-lepa yang mereka namakan Lipalipa.

Kunjungan mereka telah memberikan pengaruh bagi penduduk Australia Utara dalam bahasa, seni, ekonomi, dan bahkan genetik keturunan Makassar dan Australia. Peninggalan yang tersisa dari sejarah hubungan orang Makassar dan benua Australia ini diantaranya adalah pohon-pohon asam jawa, koin-koin VOC, porselen China, serta periuk untuk merebus teripang selain juga beberapa keturunannya di Australia Utara.

Sumber Data:
MacKnight, CC. (1976). The Voyage to Marege: Macassan Trepangers in Northern Australia. Melbourne University Press
Philips Kitley, dkk. 1989. Australia di Mata Indonesia: Kumpulan Artikel Pers Indonesia 1973-1988. Jakarta: PT Gramedia
Ratih Hardjono.1992. Suku Putihnya Asia: Perjalanan Australia Mencari Jati Dirinya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Sumber Gambar: