JEJAK SEJARAH INTERAKSI MAKASSAR – ABORIGIN

#Muchtar Muin Mallarani

Menyebut nama Aborigin dan Australia, biasanya kesan pertama yang muncul di pikiran orang awam adalah hubungannya dengan orang-orang putih atau Eropa. Sebelum kontak dengan pendatang-pendatang dari Eropa, kehidupan mereka disinyalir terisolir tanpa hubungan dengan bangsa lain. Anggapan Eropa itu adalah salah, karena hubungan orang-orang Aborigin dengan bangsa lain justru terjadi sebelum kontak dengan orang-orang Eropa. Ya, jauh sebelum kedatangan rombongan Kapten Phillip dari Kerajaan Britania di Eropa mendaratkan kapalnya di Teluk Botany, pelaut-pelaut Makassar dengan Kapal Pinisinya telah lama mendaratkan sauhnya di bumi Kangguru bahkan telah berinteraksi dengan penduduk setempat.

Kontak orang-orang Aborigin dengan orang-orang Makassar telah lama terjalin. Orang-orang Makassar tiba di benua Australia tidak untuk menjajah tetapi untuk kepentingan ekonomi. Mereka tiba tidak dengan pendapat bahwa bumi Australia ini kosong sehingga mereka mempunyai hak mutlak atasnya. Orang-orang Makassar menyadari bahwa mereka adalah tamu di bumi Aborigin sehingga konflik berdarah tidak pernah terjadi. Kondisi ini berbeda dengan Eropa. Bagi Aborigin, pertemuan dengan rombongan Kapten Phillip adalah suatu pengalaman yang asing. Suatu pengalaman yang sama sekali baru yang berawal dari suatu kecurigaan dan kemudian berubah menjadi konfrontasi fisik.

Kehadiran bangsa Makassar di Australia tentu mengundang banyak tanya. Mulai dari bagaimana mereka bisa sampai kesana, apa yang mendasari perjalanan mereka hingga sampai di benua paling selatan bumi ini, hingga bagaimana pola interaksi mereka dengan bangsa Aborigin semuanya akan dijelaskan dalam tulisan ini.

Teripang Conection

Bangsa Aborigin telah lama berhubungan dengan pelaut-pelaut Makassar jauh sebelum kedatangan rombongan Kapten Phillip dari Eropa. Kapan persisnya hubungan ini dimulai kurang jelas. Dalam buku karangan Macknight (1976) The Voyage to Marege, dia memperkirakan terjadi antara tahun 1650 sampai 1750. Masa itu adalah masa-masa kejayaan Kerajaan Makassar. Menurutnya, pelaut-pelaut dari Makassar ini berlayar ke Australia tepatnya di bagian Utara yang mereka namai Marege untuk mencari teripang yang nantinya mereka jual ke daratan Cina.

Sebelumnya, teripang ini tidak begitu terkenal, namun menurut para ahli ada relasi antara mulai dikenalnya teripang di daratan Cina dan munculnya pelaut-pelaut Makassar di Australia Utara.

Orang-orang Makassar biasanya memperhatikan siklus angin dan musim dalam pelayaran ke Australia. Mereka biasanya tiba sekitar bulan Desember dengan armada sekitar 30 sampai 60 perahu. Tiap perahu isinya sekitar 30 orang. Mereka biasanya mencari teripang selama empat sampai lima bulan dan baru kembali ke Makassar sekitar bulan April bersama angin tenggara. 

Mereka tidak menetap di Marege tetapi tinggal selama empat bulan setiap tahunnya. Orang-orang Makassar itu menukar hak memanen ketimun laut dengan aneka komoditi seperti pakaian, tembakau, pisau, beras dan alkohol dengan penduduk Aborigin, selain juga mempekerjakan laki-laki setempat. Selama periode itu mereka memanen teripang dengan menggunakan tombak bermata tiga kemudian merebus dengan menggunakan periuk di pantai, mendinginkan di pasir lalu mencucinya dengan air laut dan kemudian mengasap serta menjemurnya dibawah sinar Matahari.

Mereka kembali berlayar ke Makassar pada bulan April memanfaatkan angin monsoon membawa teripang kering itu untuk kemudian dijual ke China. Orang-orang China dari Canton (Guangzhou) dan Amoy (Xiamen) datang ke pelabuhan Makassar membawa komoditi porselen dan kemudian kembali ke negerinya membawa teripang. Pada pertengahan abad 19 diketahui orang Makassar membawa sekitar 900 ton teripang dari Marege yang merupakan sepertiga kebutuhan di China.

Sejarawan kurang yakin apakah perjalanan dimulai dari Makassar ke Marege (nama yang diberi Makassar untuk pantai utara Australia). Perdagangan teripang dari Makassar telah dimulai sekitar tahun 1720, meskipun beberapa penulis menyatakan perjalanan telah dimulai 300 tahun lebih awal (sekitar tahun 1400).

Perdagangan mulai merosot pada akhir abad ke-19 karena penetapan bea cukai oleh pemerintah Australia. Setelah penerapan undang-undang untuk melindungi "integritas wilayah" Australia, perahu Makassar terakhir meninggalkan Arnhem Land tahun 1906. Permintaan teripang juga menurun karena kekacauan di Cina pada masa itu.

Interaksi dan Akulturasi

Menurut Macknight, pengalaman orang-orang Makassar berhadapan dengan orang-orang Aborigin bagaikan ‘peradaban’ berhubungan dengan ‘keprimitifan’. Walaupun demikian, jumlah orang Makassar ketika bertemu dengan mereka selalu jauh lebih banyak dan juga tidak pernah tergantung pada mereka. Tujuan utama orang-orang Makassar adalah untuk mendapatkan teripang dan juga berdagang (barter) dengan orang-orang Aborigin. Dari pihak Makassar biasanya menukar barang-barang seperti pakaian, tembakau, pisau, makanan dan alkohol demi hak untuk menangkap ikan di perairan Aborigin. Mereka juga mempekerjakan penduduk asli. Sedangkan dari pihak Aborigin berupa kulit penyu dan kulit mutiara.

Menurut Macknight, orang-orang Makassar adalah pengamat yang tajam, mereka lambat laun dapat mengerti kebiasaan-kebiasaan dan tabiat penduduk asli Marege. Baik pihak Makassar maupun Aborigin saling mengenal satu sama lain hingga hubungan mereka terjalin dengan baik. Begitu lancer hubungan antara mereka sampai-sampai ada orang Aborigin yang berkunjung ke Makassar. Tahun 1824 ada 17 orang Aborigin yang datang ke Makassar. Orang Makassar pun biasanya mengambil wanita Aborigin sehingga tidak aneh kalau ada orang-orang campuran Aborigin dan Makassar di Australia Utara.

Hubungan Makassar dengan penduduk asli Australia masih diingat hingga kini, melalui sejarah lisan (lagu-lagu, tarian) dan lukisan-lukisan batu, dan juga melalui perubahan warisan budaya yang diakibatkan oleh hubungan ini.

Beberapa komunitas Yolngu di Arnhem land mengubah ekonomi mereka dari berbasis darat menjadi berbasis laut, karena masuknya teknologi Makassar seperti kano. Kapal-kapal yang mampu berlayar itu, tidak seperti kano tradisional, memungkinkan penangkapan dugong dan penyu di laut.

Beberapa pekerja Aborigin menemani orang Makassar kembali ke Sulawesi Selatan. Bahasa Makassar menjadi lingua franca di pantai utara, tidak hanya antara Makassar dengan penduduk Aborigin, tetapi juga antara suku-suku Aborigin yang berbeda. Kata dari bahasa Makassar masih dapat ditemui dalam bahasa-bahasa Aborigin di pantai utara; misalnya rupiah (uang), jama (kerja), dan balanda (orang kulit putih). Barang-barang yang diperdagangkan Makassar menyebar hingga ke selatan. Selain itu, kemungkinan Makassar telah membawa agama Islam ke Australia.

Tak mengherankan Bahasa Makassar menjadi bahasa umum yang dipakai orang-orang Aborigin di Marege untuk berinteraksi dan berkomunikasi termasuk dengan suku-suku Aborigin yang berbeda. Suku Yolngu, Iwaidja, penduduk pulau Tiwi, pulau Elcho dan selat Tores telah menyerap kata-kata seperti rupiah (uang), jama (kerja), atau balanda (orang kulit putih). Mereka juga mengadopsi teknologi perahu lepa-lepa yang mereka namakan Lipalipa.

Kunjungan mereka telah memberikan pengaruh bagi penduduk Australia Utara dalam bahasa, seni, ekonomi, dan bahkan genetik keturunan Makassar dan Australia. Peninggalan yang tersisa dari sejarah hubungan orang Makassar dan benua Australia ini diantaranya adalah pohon-pohon asam jawa, koin-koin VOC, porselen China, serta periuk untuk merebus teripang selain juga beberapa keturunannya di Australia Utara.

Sumber Data:

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hubungan_nelayan_Makassar_dengan_Australia

http://sejarah.kompasiana.com/2011/10/18/diaspora-orang-orang-nusantara/

MacKnight, CC. (1976). The Voyage to Marege: Macassan Trepangers in Northern Australia. Melbourne University Press

Philips Kitley, dkk. 1989. Australia di Mata Indonesia: Kumpulan Artikel Pers Indonesia 1973-1988. Jakarta: PT Gramedia

Ratih Hardjono.1992. Suku Putihnya Asia: Perjalanan Australia Mencari Jati Dirinya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Sumber Gambar:

http://google.com/aborigin-makassar-australia

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hubungan_nelayan_Makassar_dengan_Australia

http://sejarah.kompasiana.com/2011/10/18/diaspora-orang-orang-nusantara/

MEMBAYANGKAN SOSOK NEGERIKU

 “Untuk Ayahanda Presiden di Istana Cinta”

Melalui tulisan ini, aku ingin mencurahkan secuil gagasan sekaligus harapan besar ananda bagi masa depan Nusa dan Bangsa: Indonesia.

Ketika aku membayangkan sosok negeriku, aku selalu mengenang kejayaan masa lalunya sebagai pelajaran berharga untuk masa depan. Peradabannya yang menakjubkan. Kebudayaannya yang mengagumkan. Manusianya yang hebat ditambah dengan sosok pemimpinnya yang bijaksana lagi berwibawa. Aku senantiasa berkontemplasi seraya mencoba menemukan jati dirinya. Sering pula meneteskan air mata bila bait-bait lagu ‘Indonesia Tanah Air Beta’ berdengung di telinga.

“Indonesia tanah air Beta.

Pusaka abadi nan jaya.

Indonesia sejak dulu kala.

Selalu di puja-puja bangsa”

Mengapa kita tidak bangga! Mengapa kita tidak sadari! Mengapa kita tidak bangkit!

Bukankah negeri kita ‘Hindia’ menjadi incaran semua bangsa di era Renaisanse dan penemuan Perahu Layar di Eropa untuk menemukan ‘Negeri Rempah-rempah’ itu?

Bukankah negeri kita ‘Nusantara’ negeri yang dijuluki ‘Gemah Ripah Loh Jinawi’?

Bukankah negeri kita ‘Indonesia’ negeri yang dijuluki ‘Zamrud Khatulistiwa’?

Tidakkah kita bangga dan mengagumi toleransi dalam interaksi sosial manusianya yang melahirkan akulturasi dalam budayanya hingga menghasilkan peradaban yang menakjubkan. Tidakkah kita bercermin pada kewibawaan pemimpinnya yang bijaksana, cerdas dan mampu menggerakkan semua rakyatnya patuh dan berikrar setia pada pemimpinnya.

Lihatlah! Budaya Hindu dan Budha dari India bisa diterima dengan baik hingga menjadikan Nusantara tempat berpijak Ajaran ini dari zaman kejayaan Syailendra, Sriwijaya, Mataram bahkan hingga sekarang. Peradabannya menghasilkan Candi Prambanan dan Borobudur yang menakjubkan dan pemerintahannya mampu menyatukan persada Nusantara.

Ketika ajaran Islam dari semenanjung Arabia diterima dengan baik, pemimpinnya menyerukan rakyatnya untuk mempelajarinya hingga menjadikan tanah pertiwi sebagai Negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia sekarang.

Ayahanda Presiden di Istana Cinta, renungan di atas semestinya diambil hikmahnya untuk menjadi pelajaran bagi kita semua, generasi penerus bangsa, pewaris tahta Republik di masa depan. Sudah seharusnya kita bersatu padu untuk mengkonsolidasikan arah masa depan bangsa. Walau beragam ide dan kepentingan namun tetaplah bersatu dalam gerak langkah demi masa depan bangsa.

Ayahanda Presiden di Istana Cinta, aku ingin negeriku seperti Administrasi Orde Baru. Pembangunan berjalan sistematis dan berkelanjutan. Konsolidasi politik yang refresentatif. Stabilitas ketertiban masyarakat dan keamanan negara yang kuat. Toleransi dan kerukunan bermasyarakat dan bernegara terjalin dengan baik sehingga membuat negara kita disegani dan terpandang di mata dunia. Aku ingin semangat itu kembali.

DIASPORA GLOBALISASI DAN MISI LIBERALISASI

#Muchtar Muin Mallarani

Globalisasi, suka atau tidak suka telah terjadi secara kontinyu dan telah mempunyai akibat yang signifikan pada berbagai negara di belahan-belahan bumi yang berbeda. Ibarat sebuah komunitas masyarakat atau bangsa yang tercerai-berai dan kemudian tersebar ke berbagai penjuru dunia dan bangsa tersebut tidak memiliki negara.

Globalisasi bukanlah negara, bukan pula sebuah organisasi dunia. Ia ibaratnya sebuah bangsa yang tercerai-berai dan menyebar ke berbagai penjuru dunia dan bangsa tersebut tidak memiliki negara. Globalisasi tak ubahnya sebagai sebuah bangsa yang melakukan proses diaspora.

Selama berlangsungnya Perang Dingin hingga kemenangan liberal-kapitalis yang menyudahinya di akhir abad 20 adalah masa-masa dimana globalisasi berdiaspora.

Memaknai Diaspora Globalisasi

Dalam aplikasinya, globalisasi bisa diartikan berbeda-beda bagi banyak orang. Schalte, mengidentifikasi bahwa globalisasi bisa bermakna sebagai internasionalisasi, liberalisasi, universalisasi, westernisasi dan teritorialisasi.

Terlepas dari pemaknaan spesifik globalisasi, terdapat empat ciri dasar dari konsep globalis, yaitu: Pertama, meluasnya hubungan sosial (stretched social relations). Kedua, meningkatnya intensitas komunikasi (intensification of flows). Ketiga, meningkatnya interpenetrasi (increasing interpenetration) dan Keempat, munculnya infrastruktur global (globe infrastructure).  

 Terdapat berbagai momentum penting yang membentuk apa yang sekarang kita kenal sebagai globalisasi. Kejadian-kejadian penting yang dimaksud disini adalah dibentuknya GATT (General Agreements on Tariff and Trade) pada tahun 1948, runtuhnya Tembok Berlin dan Uni Soviet pada akhir 1980-an, persyaratan Good Governance oleh World Bank bagi pengakhiran utang pada tahun 1990-an dan penyerangan WTC (World Trade Centre) serta Pentagon pada tahun 2001.

Melalui GATT yang kemudian beralih menjadi WTO (World Trade Organizations) pada tahun 1994/1995, globalisasi ekonomi dicanangkan secara global dan telah dikampanyekan secara terus-menerus oleh organisasi ini.   

Globalisasi telah mampu berdiaspora ke seluruh penjuru dunia. Dari masyarakat maju berperadaban tinggi, masyarakat berkembang hingga menjangkau masyarakat terpencil tradisionalistik. Proses diaspora ini setidaknya membawa tiga unsur utama dalam misinya ke berbagai belahan bumi, yaitu: ekonomi, politik dan kemajuan teknologi utamanya informasi dan komunikasi serta transportasi.

Di bidang ekonomi, mereka memaksakan liberalisasi ekonomi. Di bidang politik, mereka mengkampanyekan demokrasi dan teknologi mengenalkannya pada dunia tanpa batas hingga kedaulatan negara pun seakan tak dihiraukan lagi.

Liberalisasi Ekonomi

Liberalisasi ekonomi mengacu terutama pada pemikiran Adam Smith. Pemikiran ini memandang perekonomian harus dipisahkan dari politik dimana dalam pemikiran ini tindakan-tindakan ekonomi tidak seharusnya dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan politik. Dengan sendirinya, pelaku-pelaku ekonomi bukanlah negara melainkan individu dalam bentuk perusahaan swasta.

Liberalisasi ekonomi lebih mengacu pada terbuka tidaknya suatu perekonomian suatu negara terhadap pelaku asing. Negara dapat memilih untuk membuka perekonomiannya terhadap pelaku asing atau menutupnya sehingga hanya pelaku domestik yang ada di pasar.

Negara dapat berperan positif dengan mengambil berbagai bentuk dalam merekayasa perekonomian domestik. Peran tersebut diberlakukan dalam tingkatan-tingkatan liberalisasi ekonomi yang berbeda dari satu pihak dan dalam kesiapan ekonomi yang tertentu pula. Liberalisasi ekonomi penuh yang dilakukan dalam ketidaksiapan perekonomian suatu negara tentunya akan berakibat negatif terhadap kondisi domestik.

Peran negara tertentu dalam tingkat liberalisasi ekonomi dan kesiapan ekonomi suatu negara akan menentukan hasil dari interaksi negara dengan masyarakat (terutama pengusaha).

Cerita Sukses Dari Timur

Dalam proses diaspora globalisasi, ada negara yang menyetujui dan kemudian menerapkannya, namun ada pula yang menolaknya. Ekspansi liberalisasi ekonomi dalam lingkup global telah memberikan akibat yang berbeda pada berbagai negara. Ada negara yang berhasil mengambil manfaat dari gejala ini dan berhasil mengadakan penyesuaian yang relatif mulus, namun ada pula yang mengalami perubahan-perubahan radikal sehingga harus “jungkir-balik” dalam prosesnya.

Cerita sukses Asia Timur setidaknya membawa angin segar perluasan liberalisasi ekonomi. Kemajuan pesat ekonomi Jepang secara signifikan sejak tahun 1980-an dapat dikatakan telah mampu menyamai bahkan boleh dikata melampaui Amerika Serikat selaku negara super power. Jepang telah berhasil “menunggangi” arus besar globalisasi dan menggunakannya sehingga dapat tumbuh menjadi kekuatan ekonomi dalam lingkup regional dan global.

Keberhasilan Jepang tak lama kemudian diikuti dengan munculnya NICs (Newly Industrialized Countries) Asia Timur: Korea Selatan, Taiwan, (dulu) Hong Kong dan Singapura (yang terletak di Asia Tenggara namun diidentifikasikan sebagai Asia Timur karena kemiripan etnisnya). NICs Asia Timur berhasil memanfaatkan gejala globalisasi ekonomi liberal dalam konteks bipolar untuk mendapatkan akses pasar negara-negara Barat dalam memajukan perekonomiannya secara menakjubkan.

NICs Asia Timur telah berhasil “menunggangi” dua arus besar global: relokasi industri 1960-an dan perebutan pengaruh pada masa Perang Dingin 1970-1980-an.

Namun, cerita sukses diaspora globalisasi di Asia Timur tidak seindah dengan yang terjadi di Amerila Latin. Beberapa pihak telah menunjukkan perlawanan terhadap paksaan liberalisasi ekonomi termasuk di lembaga perdagangan bebas dan di tingkat negara. Di WTO, pembentukan G-33 oleh negara-negara berkembang merupakan bentuk perlawanan di dalam lembaga ekonomi kapitalis global. Di tingkat negara, perlawanan ini ditunjukkan oleh Hugo Chaves dari Venezuela dan Evo Morales dari Bolivia. Tindakan Chaves melawan dominasi MNC (Multi National Corporation) melalui kebijakan populisnya dan Morales yang menasionalisasi perusahaan minyak. 

Chaves dan Morales menunjukkan tidak berlakunya skema Comprador Economy dimana terjadi kolaborasi kontra-produktif yang melibatkan kapitalis asing dengan pemerintah yang korup dan kapitalis lokal dalam mengeksploitasi kekayaan negara dengan memperbudak masyarakat.

Liberalisasi dan Pilihan Negara

Globalisasi kontemporer dapat diartikan sebagai perluasan arus besar liberalisasi ekonomi dan demokratisasi secara global.

Negara berkembang dalam dunia modern memang harus berubah untuk dapat ikut mengambil manfaat dari sistem ekonomi global yang dibangun berdasarkan pilar-pilar liberalisasi ekonomi, namun prosesnya perlu dilakukan secara rasional dan dilandasi dengan percaya diri, tidak secara tergesa-gesa dan serampangan.

Negara dapat memilih untuk memberlakukan atau tidak memberlakukan liberalisasi (keterbukaan) ekonomi. Negara yang memilih menutup perekonomiannya tentunya harus yakin bahwa segala kebutuhan ekonominya, barang dan jasa telah dan akan dapat dipenuhi oleh pelaku-pelaku bisnis domestik. Apabila negara tidak merasa yakin atas hal di atas, pilihan tentunya bergeser pada pembukaan ekonomi negara. Kedua hal ini tentunya mempunyai manfaat dan targetnya masing-masing.

Nah, sekarang tibalah giliran Anda untuk mencoba menimbang-nimbang dan memproyeksi dimana negara Anda berada dalam proses diaspora globalisasi yang membawa misi liberalisasi sebagai tujuan utamanya :)

***

DARIMU AKU BERUBAH

Di hari nan Agung ini, akan kuungkapkan semua tentangku
Dari hari-hari yang telah kujalani
Dari sekian banyak dinamika kehidupanku
Duka-lara, senyum-tangis, suka-cita
Demi sang waktu, Aku berikrar untuk merubah hidupku

Wahai Tuhanku
Terima kasihku telah menitipkan Aku di Bumi
Bersama Udara-Mu, Dunia-Mu & Makhluk-Mu yang lainnya
Ku persembahkan sujudku pada-Mu
Dan ‘kan Ku baktikan hidupku untuk Bumi-Mu

Pada engkau ya Rasulullah
Ku lantunkan Asma-Nya untukmu
Perangaimu, tutur katamu, kepemimpinanmu
Semua menjadi teladan & inspirasi hidup kaummu

Untuk Ibu-Bapakku
Sembah sujudku tanda maafku padamu
Maafkan Ananda bila belum menjemput senyummu
Tersisa waktuku akan kubuktikan & baktikan
Untuk menyegerakan impianmu

Pada engkau yang bernama wanita
Maafkan Aku telah membuatmu terganggu
Namun terima kasih telah membuatku ‘tuk bercermin
Darimulah Aku berubah

Pada semua sahabatku
Ku ucapkan maaf bila tak bisa lagi
Bersenda gurau, bercanda tawa bersamamu
Aku akan menghilang dari keramaian harimu

Sudah cukup, kebersamaan yang telah kusemaikan
Sudah cukup, kesalahan yang telah kulakukan
Sudah cukup, penolakan & acuhan yang kuterima

Hari ini, Aku berikrar

Untuk merubah segalanya tentangku
Untuk melupakan semuanya tentangmu
Untuk bercermin diri dari sikap ke”tidakinginan”mu
Untuk kembali pada niat & baiatku pada Ibu-Bapakku

Untuk semua sahabatku & pada makhluk yang bernama wanita
Ku ucapkan, terima kasih telah mengenalku & maafku atas sikapku
Darimulah Aku Berubah!

JANGAN DIKTE KAMI!

(SEBUAH PESAN AFRIKA UNTUK DUNIA)

Afrika, benua tua yang boleh dibilang paling eksotik. Benua ini menyimpan ragam kekayaan mineral, menghadirkan eksotisme panorama alam, dan keanekaragaman budaya, busana, bahasa, kearifan lokal, dan tradisi. Benua yang memberikan pelajaran pada manusianya dengan pergulatan dan perjuangan untuk hidup dari iklim, cuaca, topografi dan demografi yang berbeda; gurun di utara, hutan hujan tropis di tengah dan savana di selatan.

Gambar 1. Topografi Benua Afrika

 Namun, sesuatu yang berharga menjadikan benua ini ladang perebutan hegemoni penguasaan dan pengelolaan sumber daya alamnya. Afrika kaya akan emas (66% dunia), platinium (35%), vanadium (43%), mangan (16%) dan sumber-sumber minyak. Dengan kekayaannya itu, Afrika menjadi incaran negara-negara lain terutama Barat: Eropa dan Amerika. Walaupun demikian, dalam hal ketersediaan pangan, sandang dan papan jauh dari kehidupan yang layak. Kekeringan, kelaparan, kemiskinan, dan keterbelakangan seakan telah melekat pada stigma Afrika.    

Benua Afrika juga merupakan benua yang sulit dimengerti. Afrika penuh dengan kontras tajam, baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik. Dibandingkan dengan benua lain, Afrika ketinggalan di berbagai bidang.

Proposal Barat

Kenyataan tentang kehidupan Afrika telah membuat dunia tersentuh. Bantuan dalam ragam bentuknya pun mengalir ke Afrika. Dalam Millenium Development Goals (MDGs) 2000, para pemimpin dunia bertekad untuk mengurangi jumlah kemiskinan dan keterbelakangan dengan memberikan bantuan pembangunan berupa akses kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan, pendidikan dasar, sanitasi dan penghijauan. Juga menyangkut pembangunan berkelanjutan yang mengandung banyak aspek: ekonomi, kehidupan sosial, demokratisasi dan lingkungan. Salah satu kuncinya, negara kaya (Eropa dan Amerika) memenuhi janjinya untuk memberi 0,7% GDPnya untuk pembangunan di negara berkembang terutama Afrika.

Gambar 2. Afrika di Mata Dunia

Sebuah proposal Barat yang menghadirkan dirinya pasca kolonial sebagai “penyelamat” dan seperti era kolonial yang menegaskan kehadirannya sebagai “tugas kaum Putih”. Kita memang patut mengapresiasi kedermawanan Barat. Namun, dibalik proposal ini ada agenda lain yang telah direncanakannya. Ya, proposal Barat mengharuskan Afrika menuruti cara-cara Barat, kehidupan Barat, sistem Barat dan kemauan Barat. Sehingga, dalam perkembangannya, jelas terlihat ada ketidakcocokan, kesalahpahaman atau mungkin kepahamsalahan Barat dalam memahami Afrika. Hal inilah yang memunculkan ketidaknyamanan Afrika sehingga menimbulkan perlawanan.

Kepemimpinan dan Perlawanan

Gambar 3. Moammar Khadafi

Afrika seakan identik dengan proposal Barat. Era pasca kolonial, kemerdekaan sebagian besar negara-negara Afrika merupakan desain dekolonisasi Barat. Pembangunan politik (demokratisasi) dan model pembangunan ekonomi mengacu pada sistem Barat guna mendapatkan pinjaman modal pembangunan negara. Kebijakan luar negeri pun mesti berada di poros Barat. Tidak sedikit memang yang berhasil mengekor dan hormat pada Barat, namun, tak sedikit pula yang dengan berani melawan hegemoni Barat di Afrika.

Gambar 4. Gamal Abdel Nasser

Sosok tokoh seperti Gamal Abdul Nasser di Mesir, Kwame Nkrumah dari Ghana, dan Patrice Lumumba dari Kongo hingga Moammar Khadafi dari Libya yang menerapkan gaya kepemimpinan yang menjauh dari Washington. Perlawanan dilakukan karena mereka menganggap Barat terlalu mendikte mereka. 

Gambar 5. Patrice Lumumba

Bagi mereka, Afrika mempunyai budaya politik yang beda, sistem ekonomi yang mengedepankan sosialisme ala Afrika, dan menginginkan pembangunan yang membebaskan (Development as Freedom).  Mungkin Barat salahpaham ataukah pahamsalah dalam memahami kearifan lokal Afrika dan terlalu memaksakan kehendaknya yang kurang mengadaptasikan dengan kebudayaan setempat. 

Memahami Afrika

Para pemimpin Afrika yang kharismatik tentu telah berulang-ulang mengkampayekan kemandirian Afrika dan persatuan menuju Afrika yang mandiri dan bermartabat. Memahami Afrika memang perlu bagi setiap pelaku kebijakan, bisnis, relawan, dan dermawan, baik negara, korporatokrasi, maupun perorangan.

Ada beberapa pelajaran penting yang sangat berharga yang bisa menjadikan kita lebih memahami Afrika.

(1) Pendekatan Sejarah. 

Gambar 6. Afrika & Peradabannya

Afrika memiliki sejarah yang panjang, dari ketuaan geologinya, peradabannya beserta kejayaan dan kemundurannya, hingga zaman penghinaan dan kolonialisasi. Untuk memahami Afrika maka pahamilah sejarahnya, dan engkau akan menemukan cara, pendekatan, dan kebijakan yang lebih meng-Afrika karena cukup berpengaruh terhadap psikologi bangsanya. Kehadiran kembali Barat pasca kolonial di Afrika tentu berpengaruh pada stigma masyarakat dan pemimpinnya dalam menilai keberadaannya.

(2) Pendekatan Geografis. 

Gambar 7. Alam Afrika

Afrika secara kontinental terbagi dalam dua kawasan besar yaitu Afrika Sahara dan Afrika Sub-Sahara. Afrika Sahara yang membentang seluas Gurun Sahara di utara dan Sub-Sahara berada di bawahnya yang berupa hutan tropis di tengah dan padang savana di selatan. Memahami Afrika melalui pendekatan geografis perlu untuk mengetahui kebiasaan, mata pencaharian, pola kehidupan dan karya budaya masyarakatnya. Karena tempaan alam cukup mempengaruhi karakter masyarakatnya. 

(3) Pendekatan Sosial-Budaya.

Gambar 8. Sebaran Bahasa Afrika

Semua kaum di dunia memiliki karya budaya dan pola interaksi sosial yang berbeda. Bangsa Afrika pun terdiri dari ragam suku dan budaya. Tentunya hasil kebudayaannya beradaptasi dengan kecakapan manusianya dan iklim alamnya. Memahami Afrika memahami sosial-budayanya perlu diketahui dalam penerapan kebijakan yang menyesuaikan dengan kebiasaan dan kemampuannya yang membimbingnya ke arah yang lebih berperadaban. Proposal Barat yang terlalu mendikte Afrika dalam jangka pendek jelas berbenturan dengan kebiasaan dan kebudayaannya yang telah lama. Pendekatan adaptasi memang diperlukan.   

(4) Pendekatan Ekonomi-Politik. 

Gambar 9. Negara-negara Afrika

Pasca kolonial, Afrika terbagi dalam beberapa negara. Untuk kelangsungan hidupnya, negara-negara ini silih berganti mencoba mengadopsi sistem ekonomi dan politik dari impor Sosialis dan Demokratis atau mengkolaborasi dengan sistem ala Afrika. Washington dan Moskow berlomba memasarkan produknya bahkan kini hadir Beijing namun para pemimpin Afrika cukup pandai memilah-milih mana yang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas bangsanya dan ini mestinya ditoleransi bukannya ditekan apalagi digulingkan. Barat perlu memahami lebih dekat dan peka terhadap kemampuan Afrika.

 (5) Pendekatan Pembangunan. 

Gambar 10.Aid for Africa

Afrika menginginkan kemandirian dalam sistem, pengelolaan sumber daya dan martabat yang sederajat dalam dunia. Kemandirian perlu diawali dengan penghentian bantuan internasional. Biarkan rakyat mereka bekerja, belajar dan membangun negaranya. Stop bantuan apalagi dibarengi beberapa persyaratan politik. Biarkan mereka menerapkan pembangunan yang membebaskan, membebaskan mereka dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan hingga suatu saat mereka bisa kembali ke zaman kejayaan leluhur mereka seperti sedia kala. Mari kita belajar memahami mereka dan menopangnya serta menuntunnya menuju era African Century. 

***

Sumber Teks :  

(1) Abdul Hadi Adnan. 2008. Perkembangan Hubungan Internasional di Afrika.

                        Bandung: Penerbit Angkasa

(2) John Perkins. 2009. Membongkar Kejahatan Jaringan Internasional. 

                        Jakarta: Ufuk Press

Sumber Gambar : http://google.com

HAM & POLITIK INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF REALIS

 Muchtar Muin Mallarani

China, sebuah negara yang kini memiliki power besar dan kuat dalam percaturan politik dunia. Kedigdayaan China membahana, bukan saja di bidang ekonomi yang diakui dunia, tetapi dalam bidang politik hubungan internasional, China, selain memiliki hak veto juga menjadi punggawa negara-negara Dunia Ketiga serta memiliki hubungan persahabatan yang terjalin baik di hampir semua negara di dunia, utamanya di Asia, Afrika, Eropa, Austronesia hingga Amerika Latin.

Kesuksesan China -yang boleh dikata- menjadi super power baru kekuatan politik dunia yang kini menggantikan Uni Soviet sebagai penyeimbang kekuatan politik Amerika tak bisa dipisahkan dari kebijakan militeristik negara yang oleh Amerika dipandang sebagai negara dengan tingkat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terbesar di dunia. Benarkah?

Bila ditelusur lebih jauh, China pernah menerapkan kebijakan Revolusi Kebudayaan dan Program Lompatan Jauh ke Depan yang dalam perjalanan waktunya telah menewaskan ratusan penduduknya jatuh dalam kematian akibat dari kebijakan yang misorientasi dengan karakter sebagian besar penduduknya sebagai petani-tradisionalistik yang oleh Amerika dipandang sebagai pelanggaran HAM negara. Daftar pelanggarannya bertambah dengan jatuhnya ribuan korban jiwa mahasiswa yang berunjuk rasa di Lapangan Tiananmen, Beijing. Belum lagi mengenai pemberian hak politik, sosial, dan kemerdekaan menentukan nasib sendiri bagi Tibet dan Taiwan serta hak-hak bagi suku-suku minoritas China: Uighur (Xinjiang), Mongol (Inner Mongolia), Manchu (Manchuria) serta Tibet.

Tak hanya China, Amerika Serikat pun tak pernah lepas dari pelanggaran HAM. Negara yang memiliki konstitusi apik yang dibangun di atas pondasi demokrasi dan liberalisasi serta puritanisme keagamaan oleh para Bapak Revolusi mereka, kini serasa telah diabaikan dan dibuang jauh oleh generasi mereka. Alih-alih membawa panji demokrasi dan liberalisai kepada dunia, Amerika tak segan tanpa mendapat “lampu hijau” PBB pun dengan seenaknya mengobarkan perang terhadap Korea, Vietnam, Iraq, dan Afganistan yang dianggap tidak demoktaris dan otoriter, namun di sisi lain, Amerika turut bermain dalam suksesi kudeta, pembunuhan dan penjatuhan Kepala Negara yang jelas-jelas memenangi Pemilu dan demokratis di Iran, Panama, Chile, Guatemala, Kongo, dan Irak, tetapi malahan melanggengkan kediktatoran dan otoritarianistik Soeharto di Indonesia, Syah Iran di Iran, Savimbi di Angola, Mobutu di Kongo, Doe di Liberia dan Abasanjo di Nigeria, yang jelas-jelas membungkam hak bicara, hidup yang layak, rasa aman, dan hak-hak sipil warganya.  

Namun, bagi sebagian kaum Realis memandang bahwa kebijakan pemerintah tersebut dipandang sebagai hal yang wajar dilakukan negara mengingat; (1) kepentingan negara menjustifikasi penggunaan instrument kebijakan maupun militer untuk pencapaian kepentingan nasional (Henry Kissinger); (2) hakikat politik kekuasaan membuat negara terpaksa melegitimasi kekerasan dan peperangan sebagai cara untuk memperoleh pengaruh atau kekuasaan (Raymond Aron); (3) apapun sistem pemerintahannya, setiap negara bertindak dengan didasari dorongan untuk “perjuangan demi kekuasaan” dan “politik kekuasaan” adalah norma dasar di dalam aktivitas hubungan antar negara (Morgenthau). Selain itu, kekerasaan negara, pergolakan dan separatism dalam negara yang menyulut negara menerapkan kebijakan perang karena dilandasi tiga alasan; (1) hakikat manusia yang agresif dan haus kekuasan; (2) kondisi ekonomi-domestik negara yang kadangkala mendorong ekspansi dan kolonisasi; dan (3) sistem internasional yang pada dasarnya bersifat anarkis (tidak mengenal adanya pemimpin tunggal).

Bagi para pakar Hubungan Internasional –setidaknya sebagian besar dari mereka- memandang negara adalah “pemegang kekerasan yang dominan” yang dapat menggunakan kekerasan secara absah karena berhak mengerahkan kekuatan militer, kepolisian dan kehakiman untuk menegakkan keamanan, ketertiban, dan hukum. Negara adalah juga merupakan pemilik modal yang berdaulat karena negara berdaulat atas wilayah tertentu termasuk berhak untuk mengelola segala macam asset kekayaan alam dan mineral yang ada di wilayah tersebut. Keistemewaan yang dimiliki oleh negara tersebut cukup untuk mendudukkan negara sebagai aktor dominan dalam hubungan internasional, setidak-tidaknya menurut keyakinan kaum Realis.       

KONFLIK SUMBER DAYA ALAM DI AFRIKA

Muchtar Muin Mallarani

Afrika penuh dengan kontras tajam, baik dari segi politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Namun dibaliknya, Afrika menyimpan beragam kekayaan alam yang melimpah. Dari kekayaan alam yang dimilikinya inilah yang tak segan-segan menjadi taruhan banyak Negara yang banyak menyulut konflik; baik itu yang berskala internal, antar Negara, dalam skala regional/kawasan, maupun menyeret Negara-negara yang jauh dari Afrika.

Menurut Ernie Regehr, sampai menjelang akhir abad ke-20, 40% dari seluruh konflik di dunia terjadi di Afrika, sedangkan 43% Negara di Afrika pernah dilanda peperangan. Wallensten dan Sollenberg menemukan bahwa antara 1989 sampai 1998, 41% konflik di dunia berlangsung di Afrika. Perlu dicatat bahwa mayoritas konflik di Afrika merupakan internal conflict dalam wilayah suatu Negara. Namun, konflik-konflik tersebut berdampak pada Negara-negara tetangga. Di pihak lain, konflik yang terjadi dipengaruhi faktor eksternal dan regional.

Beberapa konflik yang menyeret antar Negara-negara Afrika maupun Negara luar Afrika adalah karena kepentingan dan perebutan sumber daya alam, utamanya barang tambang. Konflik Sahara Barat tidak hanya berkaitan dengan penentuan nasib sendiri tetapi kontrol terhadap sumber fosfat telah menyulut perselisihan Negara-negara Maghribi, khususnya Maroko, Aljazair, dan Mauritania. Pada 1957, suatu invasi Maroko terhadap Sahara dipukul mundur oleh Spanyol dan pada 1963, sesudah kemerdekaan Aljazair, suatu invasi singkat Maroko terhadap Tindouf yang kaya akan biji besi juga dapat dipukul mundur. Namun demikian, perhatian Maroko terhadap Sahara Spanyol bertambah besar pada 1965 sewaktu sumber-sumber fosfat yang besar ditemukan di Bu Craa dan satu ladang pengolahannya serta jalan menuju El Ainun dibangun. Selama lima tahun berikutnya, Maroko melakukan pendekatan yang konsiliatori yang nampaknya memperkuat posisinya.

Karena Afrika adalah benua yang paling tidak dimengerti maka Afrika juga menjadi benua yang paling mudah diabaikan. Akibatnya, ia rentan terhadap penjarahan. Ini bukan karena Negara-negara Afrika itu tidak penting bagi Negara lain. Negara sekelas Amerika Serikat (AS) pun memantapkan dominasinya di benua ini karena tergiur sumber daya alamnya, utamanya minyak. Niger adalah pemasok terbesar kelima minyak AS, Angola yang keenam, dan Gabon yang kesepuluh. Dominasi AS pun kian kuat dengan kehadiran para korporatokrasi yang ‘menjarah’ perut Afrika. Tak heran, bila para Bandit Ekonomi dan Jakal (Pembunuh Bayaran Negara) dari AS diturunkan untuk memuluskan negosiasi, bahkan bila negosiasi terhambat, upaya kudeta bahkan pembunuhan kepala Negara pun ditunaikan demi menancapkan dominasinya. Peran AS dalam pembunuhan Patrice Lumumba di Kongo serta dukungan penuh AS kepada para diktator Afrika: Jonas Savimbi di Angola, Mobutu Sese Seko dan Laurent Kabila di Kongo, Abacha dan Olusegun Obasanjo di Nigeria, Samuel Doe di Liberia, sebagaimana juga kekejaman di Rwanda, Sudan dan Liberia.

Setelah pembunuhan Patrice Lumumba, Jenderal Mobutu Sese Seko, kesayangan AS seamasa Perang Dingin memimpin Kongo dengan otoriter, paling keji, korup, dan sangat mengganggu Negara tetangganya. Akibat tindakannya itu, Rwanda dan Uganda –tetangganya- mengirim pasukan memasuki Kongo, menggulingkan Mobutu lalu menggantinya dengan Kabila yang ternyata sama buruknya. Uganda dan Rwanda menginvasi lagi pada 1998, enam Negara lain, yang melihat invasi ini sebagai kesempatan untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya Kongo, bergabung dengan peristiwa yang dikenal sebagai Perang Dunia Pertama Afrika.

Konflik etnik, budaya dan suku ikut berperan dalam peperangan itu, namun yang terutama adalah perebutan sumber daya.  Menurut TIME: “tanah Kongo padat dengan intan, emas, tembaga, uranium dan tantalum (digunakan dalam barang-barang elektronik seperti telepon seluler dan komputer jinjing).” Negara Kongo sangat luas dan di banyak tempatnya tertutup oleh hutan tropis yang lebat dan daerah pertanian yang subur.

Tanpa tantalum Kongo, AS tidak akan memiliki banyak produk berbasis komputer. Kelompok-kelompok milisi Rwanda dan Uganda mungkin saja membenarkan invasi dengan alasan bahwa mereka melindungi rakyatnya dari para pemberontak, tetapi mereka juga memperoleh miliyaran dolar dari tantalum yang mereka kumpulkan dan selundupkan lewat perbatasan selama peperangan ini.*****    

NGO MERAJUT DEMOKRASI

  
# Muchtar Muin Mallarani

Mengapa jumlah Non-Government Organization (NGO) cenderung bertambah? Berapa jumlahnya sekarang? Apa yang membedakan antara suatu NGO dengan NGO lainnya? Bagaimana hubungan NGO dengan pemerintah dan juga dengan pihak donor? Daftar pertanyaan itu bisa lebih panjang lagi mengingat isu NGO kini telah menjadi bagian inheren dalam agenda wacana pembangunan internasional.

Pembangunan internasional menekankan peran penting NGO di negara-negara berkembang sebagai agen sosial untuk pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan demokratisasi. Ketika wacana pembangunan dan kebijakan pembangunan mutakhir menempatkan komunitas NGO sebagai agen pembangunan dan demokratisasi, isu di seputar eksistensi NGO pun mengemuka melalui agenda tentang demokratisasi tata pemerintahan, bahkan, kebijakan pembangunan internasional menempatkan reformasi tata pemerintahan khususnya di negara-negara berkembang sebagai prasyarat untuk keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara.

Peran dan jumlah NGO yang semakin meningkat dan tuntutan reformasi tata pemerintahan seakan menjadi sokoguru dari upaya penciptaan tata pemerintahan demokratis baik sebagai prasyarat pembangunan berkelanjutan maupun sebagai tujuan dari pembangunan itu sendiri.

Menimbang heterogenitas entitas NGO, secara analitis sangat tidak mudah merangkum semua kategori NGO, karenanya tulisan ini berfokus pada satu kategori NGO yang saya sebut sebagai NGO non-keanggotaan berorientasi pembangunan, yang mana menyediakan berbagai pelayanan kepentingan publik dan terlibat dalam persoalan-persoalan pembangunan seperti pengentasan kemiskinan dan kebodohan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, gender, hak asasi manusia, good governance dan penguatan masyarakat sipil.

Relasi NGO, Donor dan Pemerintah

NGO dapat muncul di dalam konteks ekonomi dan politik yang berbeda-beda dan individu bisa bergabung atau membentuknya dengan motivasi yang berbeda pula. Terdapat banyak cara dimana NGO bisa muncul atau dimana individu dapat bergabung dengan NGO. Sampai derajat tertentu, konteks kebijakan ekonomi neo-liberal dan kebijakan demokrasi liberal yang dikembangkan oleh para donor telah menumbuhkembangkan NGO. Lebih jauh, banyak individu yang bekerja di sektor NGO di dorong oleh ide untuk mencoba mengubah negara atau mempengaruhi kebijakan publik. Mereka juga bergabung dengan sektor NGO karena sektor ini dapat memberi mereka sumber nafkah.

Meningkatnya aksi-aksi sukarela dan minat pihak donor telah mendorong munculnya NGO sebagai wahana untuk menjalankan pembangunan sosial dan ekonomi dan pemberdayaaan masyarakat sipil di negara-negara berkembang. Menurut Zaidi (1999) dan Salamon (1994), justifikasi utama dan kekuatan penggerak di balik antusiasme terhadap sektor NGO adalah kegagalan negara dalam melaksanakan pembangunan terutama diakibatkan oleh mekanisme birokrasi yang kaku dan tidak partisipatif dalam melaksanakan pembangunan. Akibatnya, agen donor menganggap bahwa dibandingkan dengan pemerintah, NGO lebih efektif dalam menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan.

Untuk mendukung proses demokratisasi dan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang, agen-agen donor memberikan bantuan atau dana melalui NGO sebagai aktor utama organisasi masyarakat sipil. Dengan menggunakan istilah ‘bantuan pembangunan’ (development aid), ‘bantuan masyarakat sipil’ (civil society aid), dan ‘bantuan demokrasi’ (democracy aid), agen-agen donor resmi dan swasta menyalurkan dana bantuan untuk negara-negara berkembang. Tujuan utama dari bantuan tersebut adalah untuk mempromosikan penguatan hak-hak sipil sebagai kunci penciptaan demokrasi.

Lalu bagaimana hubungan NGO-Donor dengan Pemerintah. Dalam konteks Indonesia, isu hubungan NGO - Pemerintah dan implikasinya terhadap kinerja dan kontribusi NGO telah dikaji oleh Eldridge (1989; 1995) yang menunjukkan bahwa posisi dan sikap NGO terhadap pemerintah sangat ditentukan oleh isi dan pendekatan yang terkandung dalam aktivitas NGO. Eldridge mengelompokkan NGO di Indonesia menjadi empat kategori, yakni;

Pertama, NGO yang menekankan pada penyediaan pelayanan untuk masyarakat lapisan paling bawah (grassroots) dengan pendekatan ‘high level cooperation – grassroots development’ (kerjasama tingkat tinggi – pembangunan masyarakat bawah). 

Kedua, NGO yang menekankan mobilisasi massa pada isu-isu tertentu, seperti lingkungan, gender, hak asasi manusia dan demokrasi dengan pendekatan ‘high level politic - grassroots mobilization’ (politik tingkat tinggi - mobilisasi masyarakat bawah).

Ketiga, NGO yang menggunakan pendekatan ‘empowerment from below’ (pemberdayaan dari bawah) dengan pendekatan hubungan tatap muka intensif dengan kelompok sasaran dan hanya melakukan kontak seperlunya dengan agen pemerintah.

Keempat adalah NGO radikal yang kritis terhadap pemerintah dan menempatkan diri sebagai ‘oposisi’ terhadap pemerintah.

Dalam agenda demokratisasi di Indonesia, NGO yang berperan dalam upaya pembangunan yang menyentuh masyarakat bawah relatif pada kategori ketiga. Keunggulan NGO kategori ini memiliki kemampuan mencapai golongan masyarakat miskin, melakukan pendekatan partisipatif, inovasi dan eksperimentasi, efektivitas biaya, komitmen jangka panjang serta penekanan pada kesinambungan. NGO kategori inilah yang memainkan peran signifikan dalam demokratisasi di Indonesia.

NGO dan Demokratisasi di Indonesia

Tidak mudah untuk membuat penilaian tentang sejauhmana kontribusi NGO dalam mengembangkan tata pemerintahan yang demokratis. Tulisan ini ingin menunjukkan bahwa baik dalam konstelasi politik yang otoritarian maupun demokratis, diantara beragam organisasi masyarakat sipil yang ada barangkali hanya NGO yang memiliki konsistensi, semangat dan kontribusi yang cukup berarti dalam pengembangan tata pemerintahan yang demokratis di Indonesia.

Dari segi isu aktivitas, misalnya, NGO telah menjangkau isu-isu baru yang berkembang seiring dengan perubahan politik di Indonesia. Proses desentralisasi dan otonomi daerah dan berbagai implikasi turunannya telah membawa NGO untuk memberi bobot perhatian yang makin besar kepada aksi-aksi di level lokal, seperti monitoring dan investigasi praktik-praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah, counter wacana dan aksi terhadap tren dominasi “raja-raja lokal” dan juga konsolidasi demokrasi di tingkat lokal untuk mengikis ‘pencaplokan’ demokrasi oleh elit-elit lokal.

Selain itu, Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat masih banyak masyarakatnya yang belum paham tentang demokrasi. Banyak faktor yang membuat demokrasi belum dipahami secara baik. Salah satunya ialah kebiasaan menonjolkan suku, agama ras, dan golongan. Sikap yang mengedepankan egosentis kesukuan dan kedaerahan masih kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia, utamanya masyarakat di luar perkotaan. Sebagai solusi dari masalah ini, salah satu NGO nasional, KID (Komunitas Indonesia untuk Demokrasi) pimpinan Ignas Kleden yang bermitra dengan NGO internasional, Partnership-Kemitraan Indonesia mendirikan Sekolah Demokrasi.

Demokratisasi ala Sekolah Demokrasi   

Sekolah Demokrasi telah dilaksanakan di lima provinsi sejak tahun 2007 yakni; Provinsi Banten (Kab. Tangerang), Jawa Timur (kab. Malang dan Kota Batu), Sulawesi Selatan (Kab. Jeneponto dan Kab. Pangkep), Sumatera Selatan (Kab. Banyuasin dan Kab. Ogan Hilir), dan Nusa Tenggara Timur (Kab. Lembata dan Kab. Belu). Kemudian di tahun 2010/2011, KID mendorong munculnya Sekolah Demokrasi di tiga provinsi yakni, Kalimantan Barat (Kab. Sanggau), Nanggroe Aceh Darussalam ( Kab. Lhokseumawe) dan Papua (Distrik Wamena).

Untuk Sulawesi Selatan, Program Sekolah Demokrasi dilaksanakan di dua kabupaten, yaitu Kab. Jeneponto dan Pangkep. Realisasi program ini, pihak KID menjalin kerjasama dengan NGO lokal yaitu Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Makassar. LAPAR Makassar adalah lembaga nirlaba yang konsern pada isu penguatan demokrasi, pluralisme dan pendidikan rakyat. Setelah sukses melaksanakan Sekolah Demokrasi di Kab. Jeneponto (2009), kini LAPAR sedang menyelenggarakan Sekolah Demokrasi di Kab. Pangkep.

Program Sekolah Demokrasi berlangsung selama setahun. Program ini adalah bagian dari penguatan demokrasi yang lebih kuat dan lebih substansif. Prosesnya dilakukan dengan model pembelajaran dalam kelas dan praktek demokrasi di luar kelas selama satu tahun. Kegiatan dalam bentuk seminar multi stakeholder dengan menghadirkan peserta dan pemateri dari kalangan akademisi, pemerintah dan masyarakat. Target binaan ialah para pemuda berusia antara 21 - 40 tahun, minimal tamatan SMA/sederajat dan berdomisili di daerah tempat pelaksanaan Sekolah Demokrasi.

Dengan adanya Sekolah Demokrasi ini setidaknya mampu memberi pencerahan dan pemahaman pada masyarakat, pemuda, para stakeholder dan pemerintah tentang demokrasi dalam semangat Bhinneka Tungal Ika demi kemajuan bangsa dan negara di bawah kesatuan payung NKRI.

***